PJ Bupati Morowali Dalam Badai Protes, Masyarakat Tuntut Pencopotan
BUNGKU TENGAH - Penjabat Bupati Morowali, Rachmansyah Ismail, yang baru saja dilantik belum genap sebulan, dihadapi oleh rencana unjuk rasa yang telah diumumkan oleh Forum Peduli Morowali. Dalam surat pemberitahuan tertulis yang diterbitkan oleh forum ini, mereka menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelantikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap memiliki cacat administrasi. Pelantikan tersebut diduga dilakukan tanpa dasar Surat Persetujuan tertulis dari Mendagri dan dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
BACA JUGA : Prioritas Pengecatan Gedung Warna Merah Memicu Kontroversi, Hadiah Sayembara Logo Terlupakan
Forum Peduli Morowali telah merencanakan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis, 19 Oktober 2023, dimulai pukul 08.00 WITA, dengan estimasi partisipasi sekitar 2000 orang. Rute aksi tersebut mencakup area perkantoran Funuasingko, Kantor DPRD, dan Kantor Bupati (rujab).
Dalam pernyataan mereka, Forum Peduli Morowali menuntut pembatalan pelantikan OPD yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2023, serta mendesak pencopotan Penjabat Bupati Morowali. Mereka merasa bahwa tindakan tersebut merugikan prinsip keadilan dan berharap agar kepemimpinan di Morowali dapat mengatasi permasalahan ini secara transparan dan sesuai dengan hukum.
BACA JUGA : Skandal Sayembara Logo Morowali: Kenapa Hadiahnya Masih Tertunda?
Situasi ini terjadi setelah Penjabat Bupati Morowali, Rachmansyah Ismail, resmi diukuhkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, Selasa, 26 September 2023. Meskipun masa jabatannya masih sangat muda, isu ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman yang kuat akan aspek administratif dalam proses pelantikan pejabat daerah. Masyarakat dan pemerintah setempat diperkirakan akan mengikuti perkembangan situasi ini dengan cermat dalam waktu dekat.
